JAKARTA, Berita HUKUM - Miranda Swaray Goeltom, Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia baru saja, Rabu (23/1) menjalani sidang vonis di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Namun dalam vonis di PT itu, tidak ada perubahan atau sama seperti vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 27 September 2012 lalu. Miranda juga tetap menerima hukuman tiga tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa vonis pengadilan Tipikor sudah melalui menela'ah yang tepat. "Hakim Tipikor telah melakukan penilaian fakta-fakta hukum dengan cermat dan berdasarkan alat bukti yang cukup serta dianggap sah," ujar Achmad Sobari, Humas PT DKI, Rabu (28/1).

Untuk itu, Pengadilan Tinggi hanya menguatkan putusan Pengadilan Tipikor yang menyebut Miranda ikut menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004 dalam rangka memuluskan langkahnya menjadi deputi gubernur senior BI 2004.

"Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas nama Miranda Goeltom menguatkan putusan sela Pengadilan Tipikor," tambahnya.

Putusan banding bernomor No. 56/PID/TPK/2012/PT DKI tersebut diterbitkan pada 13 Desember 2012. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyidangkan perkara ini adalah Achmad Sobari (ketua), dan empat hakim anggota lainnya, yakni Asnahwati, H Moch. Hatta, Drs HM As'adi, Al Ma'ruf, dan Sudiro.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Gus Rizal September tahun 2012 lalu menyatakan Miranda terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama. Atas vonis yang di pengadilan Tipikor kala itu, Miranda langsung menyatakan banding.

Miranda dinilai terbukti menyuap bersama Nunun Nurbaeti. Untuk itu Miranda dijerat hukuman tiga tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Ketika mencoba meminta tanggapan pada pihak KPK atas tidak berubahnya vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi pada Miranda, Juru Bicara KPK, Johan Budi belum menjawab pertanyaan via pesan singkat.

Beberapa waktu lalu, Johan berjanji akan melanjutkan kasus cek pelawat ini jika vonis Miranda dari Pengadilan Tinggi selesai. Nah, ini saatnya KPK melanjutkan kasus yang telah menyeret banyak anggorta DPR RI periode 2004-2009 lalu itu.(bhc/din)